Kalimantan Hanya Dapat Alokasi BBM 7 Persen

 

 Ilustrasi: Antrean panjang kendaraan bermotor terlihat di salah satu SPBU di Palangkaraya, Kalimantan Tengah

SUNGAI RAYA — Pulau Kalimantan dengan empat provinsi ternyata hanya mendapat alokasi bahan bakar minyak bersubsidi 7 persen dari total alokasi BBM bersubsidi secara nasional 42 juta kiloliter.

Pemerintah daerah mengusulkan supaya alokasi BBM bersubsidi ditambah karena terlalu sedikit. Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Christiandy Sanjaya, Jumat (11/5/2012), di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Pontianak.

Christiandy menyatakan hal itu di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo yang mengadakan kunjungan kerja ke Kalbar.

"Dampak dari alokasi BBM bersubsidi itu, nelayan sulit mendapatkannya, bahkan kadang-kadang sama sekali tidak mendapatkan sama sekali," kata Christiandy. Keempat provinsi itu, yakni  Kalbar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, sedang mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya menambah alokasi BBM bersubsidi.

MEDIA INFORMASI

Lagi Berduaan, Pengguna Narkoba Ditangkap

 

 Teman Tapi Mesra menjadi pilihan hidup individu yang didasari atas kesiapan menerima konsekuensi.

PONTIANAK- Jajaran Kepolisian Resor Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (10/5/2012) dinihari, menangkap dua pengguna narkoba saat berselingkuh. Kedua pengguna yang ditangkap itu diketahui bukan sepasang suami istri.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pontianak Komisaris Puji prayitno mengatakan, kedua tersangka yang ditangkap itu adalah RG dan AJ. "Keduanya ditangkap saat berduaan di rumah AJ di Kompleks Purnama Anggrek, Pontianak Selatan," kata Puji.

Kedua tersangka beserta barang bukti narkoba diserahkan ke Unit Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut.
Penangkapan bermula ketika ada informasi bahwa kedua tersangka berada dalam satu rumah padahal mereka bukan suami istri pada Rabu malam.

MEDIA INFORMASI

Hulu Sungai Belum Bersih BBM Eceran

 

Untuk menghindari antrean yang panjang, seorang warga lebih memilih membeli bensin eceran yang letaknya tak jauh dari SPBU Jl. Tjilik Riwut Km.6, Kota Palangkaraya, KalimantanTengah, Sabtu (21/5/2011). Antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar, telah menjadi pemandangan yang lumrah di hampir setiap SPBU di Kalimantan Tengah. 

BANJARBARU- Sejumlah daerah di wilayah Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, belum bersih dari pelangsir atau pedagang eceran yang membeli bahan bakar dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
Keberadaan mereka cukup mengganggu konsumen umum yang membeli bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel, Hermansyah Manap, Rabu (9/5/2012) pagi, menuturkan, keberadaan para pelangsir bisa menimbulkan kerawanan. Gesekan bisa terjadi antara mereka dan konsumen umum.
"Menurut laporan yang kami terima pelangsir masih ada. Mereka masih bisa bolak-balik menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat," ujar Hermansyah.
Apalagi, lanjut dia, di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebentar lagi dilakukan pemilihan kepala daerah. Dikhawatirkan masalah ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyulut persoalan di tingkat lokal.

MEDIA INFORMASI

Antisipasi Flu Burung, Kalbar Tak Cabut Larangan Unggas Masuk

 ILUSTRASI

PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat melarang masuknya unggas dari luar daerah sejak tahun 2008. Kendati sudah berlangsung empat tahun, larangan belum dicabut untuk mengantisipasi penyebaran flu burung.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat Abdul Manaf Mustafa, Selasa (8/5/2012) mengatakan, larangan belum dicabut karena virus flu burung masih terus mengancam.
"Beberapa kali Balai Karantina menemukan unggas yang masuk ke Kalbar dibawa penumpang Kalbar. Namun, masih banyak pelabuhan rakyat lain sehingga masih ada unggas masuk dalam jumlah kecil karena sulit terawasi," kata Manaf.
Pascamasuknya unggas melalui pelabuhan rakyat atau dibawa penumpang kapal, ada beberapa wilayah yang terserang flu burung. Manaf mengatakan, pengawasan di pelabuhan rakyat dan Pelabuhan Pontianak harus diperketat. 

MEDIA INFORMASI

Daerah Tangkapan Air Rusak Picu Banjir

 

 Ilustrasi banjir

BANJARMASIN - Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Jumat pekan lalu, disinyalir terjadi akibat tutupan lahan di gugusan Pegunungan Meratus telah rusak.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rachmadi Kurdi, di Banjarmasin, Senin (7/5/2012) mengatakan, kondisi tutupan lahan di wilayah administrasi Kabupaten HST memang masih bagus. Namun di luar wilayah HST, seperti di Kabupaten Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Selatan kondisi tutupannya telah rusak.

Akibatnya, wilayah HST harus menerima imbas dari semua ini. Penyebabnya penggundulan hutan dan banyaknya lahan kritis. Tutupan lahan di situ sudah kurang. Daerah itu peka pada banjir, katanya. Banjir bandang ini sendiri membawa korban satu orang tewas, dua rumah rusak berat, dan sejumlah wilayah di datararan rendah terendam air.

Rachmadi yang baru menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan ini mengatakan tidak semua upaya penghijauan membawa hasil. Tidak semua pohon yang baru ditanam mampu bertahan hidup. Oleh karena itu, mulai saat ini pihaknya mewajibkan program penghijauan disertai pemeliharaan minimal tiga tahun.

MEDIA INFORMASI

Dishup PPU Perketat Pengawasan "Speedboat"

ILUSTRASI

PENAJAM - Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara memperketat pengawasan terhadap operasional speedboat. Mereka mewajibkan motoris dan penumpang mengenakan jaket keselamatan (life jacket).

"Pengawasan kami ketatkan kembali karena sementara ini sering terjadi insiden kecelakaan speedboat," kata Kepala Dinas Hubbudpar PPU Alimuddin di Pelabuhan Speedboat Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/5/12).

Dalam pengawasan itu, lanjutnya, apabila ada speedboat yang tidak melengkapi peralatan keselamatan maka petugas di pelabuhan telah dinstruksikan untuk menghentikan speedboat tersebut.

"Jadi yang bisa jalan hanya yang telah melengkapi alat keselamatan dan untuk saat ini kami menyiapkan sebanyak 110 jaket keselamatan, yang nantinya harus dikembalikan kepada petugas," lanjutnya.

Menurut Alimuddin, pengawasan ini merupakan rangkaian pembinaan yang sebenarnya sudah kerap kali dilakukan, seperti pemberian life jacket. Tetapi, katanya, para motoris tidak pernah memanfaatkannya dengan baik sehingga untuk kesekian kalinya, pihak Dishubbudpar meminjamkan jaket keselamatan kepada para motoris untuk dipergunakan bagi dirinya dan penumpang.

"Kami hanya meminjamkan saja dan berharap setiap pemilik speedboat dapat melengkapi peralatan keselamatan sendiri," kata Alimuddin.

Alimuddin juga minta secara tegas kepada semua motoris bahwa semua life jacket yang dipinjamkan tersebut tidak boleh berkurang atau hilang. Jaket tersebut merupakan aset yang harus dijaga dan dirawat bersama.

"Kita berharap masing-masing motoris bertanggung jawab atas life jacket yang dipinjamkan. Diharapkan penggunaan life jacket ini menjadi tradisi dan kebiasaan motoris serta penumpang," katanya.

Dishubbudpar akan mewajibkan semua speedboat penumpang umum di wilayah PPU yang memiliki surat atau dokumen yang sah. Berdasarkan data dari Dishubbudpar, jumlah speedboat resmi di PPU mencapai 53 unit. Sisanya sekitar puluhan unit tidak resmi.

MEDIA INFORMASI

CCTV Baru Terpasang di 38 dari 81 SPBU

 ILUSTRASI

PONTIANAK - Hingga saat ini baru 38 dari 81 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Kalimantan Barat yang memasang kamera CCTV.
Kamera-kamera CCTV itu digunakan Pertamina untuk mengawasi distribusi bahan bakar subsidi di SPBU.
Sales Area Manager PT Pertamina Kalimantan Barat Putut Andriatno, Sabtu (5/5/2012) mengatakan, di Kota Pontianak, CCTV sudah terpasang di 80 persen SPBU. "Di luar Pontianak, pemasangan akan terus dilakukan," kata Putut.
Kamera CCTV dipakai Pertamina untuk mengawasi pengisian BBM subsidi ke kendaraan. Untuk dugaan-dugaan kecurangan di SPBU, Pertamina bisa memutar ulang rekaman CCTV.
Penyalahgunaan BBM subsidi, terutama solar, di Kalimantan Barat menempati urutan ketiga di Indonesia. Sudah lebih dari 50 kasus penyalahgunaan BBM subsidi, dengan barang bukti lebih dari 200 ton BBM subsidi.

MEDIA INFORMASI